Category Archives: Bali dan Pariwisata

Pulau Menjangan

Pulau Menjangan adalah Pulau Karang yang terletak di ujung barat laut Pulau Bali. Pulau ini mudah dijangkau lewat Labuhan Lalang di Desa Sumber Kelompok Kecamatan Gerokgak ± 55 km sebelah selatan Kota Singaraja

Highlight: Wall diving terbaik di Bali, dengan dunia bawah laut yang cerah dan berwarna-warni. Banyak site-site yang berbeda yang dapat dipilih, termasuk bangkai kapal dari kayu di kedalaman sekitar 35m. Kehidupan bawah laut yang kaya dan pantai berpasir putih tempat bersantai dan menikmati makan siang. Di dekatnya terdapat ‘Secret Bay’, tempat muck diving terbaik dan wajib dikunjungi oleh semua fotografer macro; surga Frogfish, Seahorse dan Nudibranchs.

Kondisi: berada di bagian ujung pulau Bali yang terlindungi, yang berarti kondisi tenang dan jernih. Air yang hangat dan visibility yang mungkin terbaik di Bali.

Di sini keindahan dan misteri pemandangan bawah laut dapat ditemukan.Kecantikan taman lautnya telah mampu menarik perhatian para penyelam tingkat dunia. Pulau ini adalah bagian dari TNBB (Taman Nasional Bali Barat) dan semua kehidupan di pulau ini dilindungi. Tidak diperkenankan memancing, mencari karang atau berburu binatang di sini.

Untuk mencapai tempat ini dapat ditempuh melewati kota Singaraja atau alternativenya melalui  Jembrana. Perjalanan dari kawasan Kuta atau Sanur sekitar 3,5 jam. Tentu semuanya akan terbayar ketika Anda sudah bisa menikmati keindahan alam bawah lautnya.

Di sini keindahan dan misteri pemandangan bawah laut dapat ditemukan.Kecantikan taman lautnya telah mampu menarik perhatian para penyelam tingkat dunia. Pulau ini adalah bagian dari TNBB (Taman Nasional Bali Barat) dan semua kehidupan di pulau ini dilindungi. Tidak diperkenankan memancing, mencari karang atau berburu binatang di sini.

Untuk mencapai tempat ini dapat ditempuh melewati kota Singaraja atau alternativenya melalui  Jembrana. Perjalanan dari kawasan Kuta atau Sanur sekitar 3,5 jam. Tentu semuanya akan terbayar ketika Anda sudah bisa menikmati keindahan alam bawah lautnya.

 

Spot snorkling di pulau Menjangan tidak hanya ada pada satu tempat saja, tetapi ada beberapa tempat, dan kebetulan saya hanya mencoba di dua tempat saja. Tempat pertama adalah didekat dermaga pulau Menjangan, tepat di dekat pantainya. sedikit mirip ketika snorkling di Amed. Awalnya saya agak heran karena di tepian tidak terlihat terumbu karang, hanya terlihat beberapa ikan yang sengaja bersliweran didekat saya. Tapi semakin berenang ke tengah keindahan bawah laut pulau Menjangan semakin terlihat, berbagai macam terumbu karang  mulai terlihat, beraneka warna ikan mulai bersliweran.

pot snorkling kedua terletak tidak terlalu jauh dari spot pertama, hanya saja lokasi snorkling berada di dekat tebing jadi tidak berlabuh di dermaga seperti di spot pertama. Di tempat kedua ini air terlihat lebih jernih, bahkan terumbu karang bisa terlihat sebelum menceburkan diri ke air. Seperti terlihat dari permukaan pemandangan bawah air benar – benar menakjubkan, terlebih pemandangan terumbu karang ketika mendekati perbatasan dengan palung laut, ikan nya pun lebih berwarna warni. Kalau anda penikmat adrenalin rush  mungkin anda bisa mencoba mengapung diatas palung tanpa menggunakan pelampung, atau mencoba free dive di dekat perbatasan palung.

Iklan

Antara Pedagang Kecil di Pasar Seni Sukawati Vs Supermarket

Pasar Seni Sukawati adalah salah satu alternatif tempat belanja yang murah dan lengkap di kabupaten Gianyar. Disana di jual berbagai macam kerajinan seperti patung-patung, lukisan, tas, dompet, payung, sandal dan berbagai macam barang kerajinan seni lainnya. Pasar seni Sukawati terletak di desa Sukawati Kecamatan Sukawati, Gianyar Bali sekitar 10 Km dari pusat Kota Denpasar.

Pasar ini menjual berbagai kerajinan seni khas Bali seperti sandal manik-manik, pakaian, tas, lukisan, patung kayu dan lain – lain.  Pasar ini berdiri sekitar tahun 1980an dan dibuka setiap hari mulai pukul 08.00 hingga pukul 18.00 WITA.  Dipasar ini kita bisa melakukan transaksi selayaknya pasar, dimana tawar menawar harga akan terjadi dan pembeli harus pandai untuk memberikan harga tawaran yang serendah mungkin.  Dan seringkali proses tawar menawar ini menjadi sangat menarik bagi wisatawan asing maupun lokal yang menyaksikannya.

Permasalahan terjadi ketika ternyata memang banyak para pedagang acung/ atau pedagang asongan yang menawarkan barang dagangannya dengan tidak tertib dan terkesan memaksakan.  Mereka biasanya berada diluar lingkup asosiasi pedagang yang resmi di Pasar Seni Sukawati.  Mereka bisa sangat mengganggu dengan mengikuti para pembeli yang mungkin sekedar melirik saja.  Hal ini tentu saja menjadi masalah yang sangat mengganggu kenyamanan para pembeli.  Terkadang penertiban oleh pemerintah daerah terkesan seadanya tanpa mampu mencegah keberadaan pedagang acung ini.

Sementara itu banyak bermunculan toko bahkan supermarket yang menjual barang kerajinan khas Bali yang bermunculan di dalam kota Denpasar dan Badung.  Mereka menawarkan konsep berbelanja dengan self service dimana pembeli tinggal memilih barang yang dipajang dengan harga pas dan lansung membayar dikasir.  Begitu mudah dengan sistem belanja satu tempat dimana pihak supermarket menyediakan segala jenis barang kerajinan pada satu tempat.  Konsep ini mampu meraup keuntungan yang sangat besar terbukti bahwa jenis Supermarket ini begitu menjamur dengan posisi yang sangat berdekatan di beberapa areal pariwisata seperti daerah Kuta dan Legian.

Keberadaan Supermarket ini tentunya akan menjadi masalah bagi pasar-pasar seni tradisional di Sukawati dan beberapa lainnya. Bagikan hidup segan mati tak mau. Pepatah usang itu tampaknya sangat tepat untuk menggambarkan kesulitan hidup yang membelit para pedagang yang mengais rezeki di Pasar Sukawati dan beberapa pasar tradisional lainnya. Komunitas pedagang di pasar seni yang lokasinya berhadapan dengan Pasar Badung ini tidak hanya sebatas mengeluh, tetapi sudah menjerit karena selama bertahun-tahun mengalami ”paceklik” pembeli.
Mereka menuding serbuan pasar oleh-oleh yang tumbuh bak jamur di musim hujan menjadi faktor utama yang membuat sumber pendapatan mereka terguncang. Di satu sisi, belum ada langkah nyata dari para pengambil kebijakan di Bali untuk menghentikan ekspansi para pemilik modal besar yang makin menggurita tersebut kendati sudah nyata-nyata mendorong para pedagang kecil ke jurang kebangkrutan. Jika pemimpin Bali tidak cepat bertindak dengan mengeluarkan regulasi yang benar-benar berpihak kepada pedagang kecil, bisa dipastikan eksistensi pasar seni yang sebenarnya sempat jadi ikon Bali akan tinggal nama.

Apakah pasar seni tradisional seperti Sukawati, Guwang, Kumbasari akan menghilang dari Bali, tergeser oleh keberadaan Supermarket Besar yang mengusung konsep praktis.  Tentunya dengan hati nurani kita bisa menilai betapa banyak rakyat kecil yang akan kehilangan lapangan pekerjaan di tanah Bali ini.

Setya Budhi

Kemacetan di Bali

Tidak hanya di Jakarta, kini Bali juga macet parah. Bertambahnya jumlah kendaraan di kawasan terpadat Denpasar dan Badung terutama di kawasan Kuta sebagai andalan pariwisata Bali,  dianggap sebagai biang keladi dari kemacetan.

Menurut Gubernur Provinsi Bali Made Mangku Pastika, pertumbuhan ekonomi di dua kota penopang perekonomian Bali tersebut tidak diiringi dengan perkembangan infrastruktur jalan.

Dalam setiap tahunnya, jumlah kendaran yang melalui simpang Dewaruci mencapai 74.625 unit per hari, dengan dominasi kendaraan roda dua. Persimpangan ini terletak di Kabupaten Badung yang menghubungkan area wisata ternama di Bali, yaitu Kuta, Seminyak, Nusa Dua, dan Bandar Udara Ngurah Rai.

Kemacetan akut bukan hanya menjadi permasalahan Jakarta, tapi juga Bali, destinasi wisata unggulan Indonesia yang namanya termahsyur di dunia. Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi, bahkan memprediksi tak lama lagi lalu lintas Pulau Dewata tak bisa bergerak.

“Saya prediksi 2015 Bali sudah macet total. Ini harus segera dipecahkan. Dan, Pemprov Bali sudah melakukan koordinasi ke pusat membicarakan masalah ini,” kata Gamawan di Kantor Gubernur Bali, Senin 2 Juli 2012.

Gamawan lantas mencontohkan beberapa titik macet di Bali. Salah satunya jalan sekitar Bandara Ngurah Rai. “Perjalanan dari Bandara Ngurah Rai menuju Denpasar yang biasanya bisa ditempuh hanya setengah jam saja, lantaran macet parah itu, bisa mencapai 1,5 jam,” kata dia.

Juga kemacetan parah di depan pusat pusat produsen kaos ternama asal Bali. Akibat banyaknya bus yang parkir di pinggir jalan. “Jumlahnya bisa mencapai 80 unit. Ini juga macetnya minta ampun,” ujar Gamawan.

Sebagai Mendagri, Gamawan bersama menteri terkait lainnya mengaku ikut memikirkan persoalan Bali, terutama masalah infrastruktur. Ini sudah menjadi isu nasional. “Mudah-mudahan solusinya bisa kita pecahkan bersama,” tukas Gamawan.

Ia mengaku dalam beberapa rapat kabinet terbatas, Gubenur Bali, Made Mangku Pastika, secara khusus sengaja diundang untuk menjelaskan berbagai hal soal Bali. Dan, salah satunya adalah soal kemacetan. Penjelasan ini mendapat respon dari pemerintah pusat. Diharapkan dalam beberapa tahun ke depan, kemacetan di Bali segera teratasi dengan perbaikan infrastruktur yang memadai.

Masalah macet di Bali sebelumnya pernah diulas dalam artikel Majalah Time yang menghebohkan. Time menyebut berlibur di Bali seperti di neraka. Sampah menggunung, limbah yang mencemari pantai, dan lalu lintasnya sama semrawutnya dengan Jakarta.

“Kalau kita tidak selesaikan masalah ini (kemacetan), kita akan kehilangan investor, banyak tamu yang akan pergi sehingga tidak ada return invesment. Kemacetan ini akan memperlambat pertumbuhan ekonomi Bali secara tidak langsung. Lama-lama Bali akan banyak kehilangan invesment dan turis. Nilai plus untuk Bali juga akan berkurang jika masalah ini tidak segera diatasi,” ujar pria yang sudah 7 tahun tinggal di Bali ini.

Terkait hal ini, Ketua Aliansi Masyarakat Pariwisata Bali (AMPB) Gusti Kade Sutawa menyatakan, persoalan kemacetan di Bali khususnya Kuta dan sekitarnya merupakan masalah klasik yang harus segera diatasi.

“Selain mengurangi jumlah kendaraan di jalan dan memperbaiki sistem transportasi publik, pemerintah juga perlu membangun infrastuktur yang memadai, seperti jalan tol atau jalan bawah tanah di kawasan yang macet tersebut. Keluhan terkait jalan macet sudah banyak sekali, kalau itu tidak bisa segera diperbaiki citra Bali akan terus menurun. Jadi mari percepat pembangunan kontruksi jalan tol di atas perairan dan juga jalan underpass, itu akan bisa cepat mengurai kemacetan,” paparnya.

Untuk mengatasi persoalan kemacetan lalu lintas yang semakin parah ini, Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) VIII Ir Susalit Alius CES menyatakan pihaknya akan segera membangun jalan bawah tanah atau underpass di sekitar simpang Dewa Ruci Kuta. Proyek jalan bawah tanah pertama di Bali yang menelan biaya Rp 179 milyar ini akan dikerjakan mulai akhir tahun ini selama 18 bulan.

Panjang jalan bawah tanah direncanakan mencapai 800 meter, dengan lebar 18 meter, dan tinggi 5,2 meter. Jalan bawah tanah ini nantinya akan berada persis di tengah-tengah jalan “by pass” Ngurah Rai yang ada saat ini.

“Selama pengerjaan proyek underpass, pasti pengguna jalan akan sedikit terganggu. Kami berharap warga masyarakat yang melintas di jalan tersebut untuk memaklumi karena proyek ini dibangun untuk mengatasi kemacetan lalu lintas di wilayah tersebut, disamping untuk kepentingan pelaksanaan KTT APEC

Marilah kita berharap bahwa hal ini bisa menjadi solusi terhadap kemacetan di Bali, sebab hal ini akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat Bali di masa depan.  Disisi lain juga perlu dikembangkan sarana transportasi umum yang mampu secara massal menjangkau kawasan-kawasan wisata di Bali untuk megurangi kemacetan seperti saat ini.

 

 

 

Pro Kontra Aturan Batas Tinggi Bangunan di Bali Part 3

BALI AKAN SIRNA

Sungguh sangat disayangkan apabila undang-undang tentang bangunan di Bali harus dikaji ulang menjadi undang-undang baru yang membolehkan tinggi bangunan di Bali di atas 15 meter. Apa Bali mau dijadikan kota metropolitan dengan bangunannya yang menjulang tinggi seperti di kota-kota besar? Hal ini sama saja dengan merusak citra Bali secara perlahan namun pasti.

Kebijakan tersebut merupakan kebijakan yang sungguh menginjak-injak keajegan Bali. Tanah memang tersisa, namun makna tanah itu lama-kelamaan akan sirna. Yang akan menjadi perhatian adalah deretan bangunan mewah dengan daya pikatnya yang mematikan komponen ketradisionalan Bali, menyirnakan budaya Bali yang berlandaskan Tri Hita Karana.

Apabila desas-desus adanya undang-undang yang membolehkan bangunan dengan ketinggian di atas 15 meter diriilkan, citra Bali akan rusak. Bukankah Bali akan sama jadinya seperti negara-negara dengan panorama gedung bertingkat seperti Jepang? Akan sama dengan negara berkembang yang hampir di setiap kawasannya terdapat bangunan dengan tinggi di atas 15 meter. Bali akan dipenuhi dengan penuh sesak bangunan yang tinggi menjulang dan kemungkinan besar akan dikelola oleh investor asing. Jika hal ini dibiarkan begitu saja, kita sama saja dengan menjual Bali kepada investor asing. Lama-kelamaan budaya Bali akan luntur dengan keberadaan bangunan menjulang tinggi hasil pengelolaan investor asing. Investor asing tak tahu pasti seluk-beluk budaya kita, bukan? Tentu ini berdampak Bali kehilangan citra di mata dunia karena budaya Bali tak akan dengan mudah dipakai oleh investor asing dalam pemutusan pembuatan bangunan menjulang tinggi.

Kita semuai harusnya mengambil tindakan tegas secara cepat dan tepat agar undang-undang tersebut tak cepat disahkan. Tindakan tegas itu bisa berupa protes langsung kepada pemerintah atau sebelumnya mengadakan suatu diskusi terbuka dengan pembuat undang-undang tersebut. Jika jalan tersebut tidak menemukan suatu titik temu, maka segenap komponen masyarakat yang cinta akan budaya Bali harus mengupayakan agar peraturan yang terlihat bijak namun menginjak budaya tersebut tidak direalisasikan.

Pro Kontra Aturan Batas Tinggi Bangunan di Bali Part 2

USULAN PENAMBAHAN TINGGI BANGUNAN DI BALI

Lima belas adalah angka keramat bagi para budayawan, akademisi, pengamat, media, dan pengambil kebijakan di Bali.

Sejak awal 1970-an ketinggian bangunan baru di Bali dibatasi maksimal 15 meter, atau 4 lantai, atau “tidak lebih tinggi daripada pohon kelapa”. Aturan berdasarkan rekomendasi dari lembaga konsultan dari Perancis, SCETO. Hanya Hotel Grand Bali Beach di Sanur punya 10 lantai. Hotel ini dibangun mulai tahun 1966.

Kebijakan ini masih bertahan hingga sekarang. Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah (Perda RTRW) Bali 2009-20291 masih mempertahankan pembatasan 15 meter ini.  Pasal 95, ayat 2, butir b Perda ini menyatakan ketinggian bangunan di atas permukaan bumi dibatasi maksimum 15 (lima belas) meter. Aturan ini tak berlaku untuk bangunan umum dan bangunan khusus yang memerlukan persyaratan ketinggian lebih dari 15 meter. Misalnya, menara pemancar, tiang listrik tegangan tinggi, mercusuar, menara-menara bangunan keagamaan, dan bangunan-bangunan untuk keselamatan penerbangan.

Butir ini pula yang menjadi salah satu yang dibahas dengan sengit dalam perdebatan di berbagai media mengenai rencana revisi Perda RTRW. Isu terpanas lainnya adalah mengenai luas dan aturan pemanfaatan sempadan kawasan suci pura dan pantai.

Pihak pro-pembatasan 15 meter berasalan kuat. Menurut mereka pembatasan masih tetap relevan untuk menjaga ciri khas Bali dan pelaksanaan Tri Hita Karana. Aturan ini pun selaras dengan konsep pariwisata budaya Bali.

Pihak pro-revisi beralasan pembatasan akan berakibat buruk terhadap lahan pertanian Bali yang kian sempit. Pertumbuhan penduduk Bali yang relatif cepat menuntut perluasan wilayah pemukiman.

Kedua belah pihak memiliki argumen kuat. Keduanya sama-sama memiliki keinginan memajukan Bali tanpa mengorbankan nilai-nilai estetika Bali.

Konsep pembatasan tinggi bangunan bukanlah fenomena unik yang hanya terjadi di Bali. Greenwich Village Historic District di New York menerapkan pembatasan tinggi bangunan maksimal 12 lantai. Pusat kota Paris pun menerapkan batas maksimal 83 feet (25 meter). Kedua kota tersebut masih menerapkannya hingga sekarang.

Tidak kalah dengan kota-kota di negara maju, kota Mumbai di India pun menerapkan batasan tinggi bangunan, lebih ekstrim lagi, 1.3 lantai. Artinya, sejak 1991, tidak ada lagi bangunan baru dengan tinggi 2 lantai atau lebih di Mumbai.

Semua pembatasan tersebut didasari semangat konservasi bangunan-bangunan atau lanskap kota yang bernilai sejarah. Semangat ini kurang lebih sama dengan semangat masyarakat Bali sejak tahun 1970-an.

Kebijakan pembatasan tinggi bangunan umumnya memiliki beberapa konsekuensi negatif. Pertama, lonjakan harga tanah karena terbatasnya lahan pemukiman. Gejala mahalnya harga tanah sudah dapat dirasakan di Bali. Pada tahun 2011 saja, rata-rata kenaikan harga tanah kaveling mencapai 34 persen dalam setahun, dengan ekspektasi kenaikan harga tidak kurang dari 20 persen sepanjang 2012.

Harga tanah di kawasan Sanur sudah mencapai lebih dari Rp 300 juta per are (100 meter persegi). Harga ini naik lebih dari 30 persen per tahun selama lima tahun terakhir. Nilai ini setara dengan harga tanah di perumahan elit Jakarta seperti Bintaro atau Bumi Serpong Damai.

Tingginya harga tanah, tanpa disertai peningkatan pendapatan setara rata-rata masyarakat Bali, merupakan salah satu faktor maraknya penjualan tanah terhadap “investor” dari luar Bali. Para investor ini, kebanyakan berbekal pendapatan dari booming harga komoditas batubara dan kelapa sawit. Mereka menyasar Bali sebagai alternatif investasi properti potensial di luar Jakarta.

Mahalnya harga tanah dan arus urbanisasi dari luar kota Denpasar maupun dari luar Bali juga diprediksi akan menyebabkan timbulnya daerah kumuh (slum). Hal ini karena perumahan memadai sudah tidak terjangkau lagi harganya. Menurut Bali Post, itik pemukiman kumuh di Denpasar sudah menyebar di 70 lokasi.

Konsekuensi lain selain tingginya harga tanah adalah naiknya kepadatan lalu lintas. Pembatasan tinggi bangunan menyebabkan pembangunan lebih bersifat ke samping (horisontal) dan tidak ke atas (vertikal). Kota menjadi lebih luas. Setiap orang menjadi butuh kendaraan untuk pergi bekerja ataupun melakukan aktivitas lain. Pembangunan sarana transportasi massal pun lebih sulit dan mahal karena persebaran daerah pemukiman penduduk dan perkantoran.

Masyarakat pun cenderung memilih kendaraan pribadi daripada kendaraan umum. Transportasi publik tidak memiliki rute langsung dari daerah pemukimannya ke area tempat kerjanya. Kemacetan lalu lintas pun tak terhindarkan. Kenaikan jumlah kendaraan rata-rata 6 persen per tahun sejak 2005, sedangkan panjang jalan hanya tumbuh rata-rata 2,2 persen per tahun.

Masalah pembatasan tinggi bangunan sebaiknya tidak dilihat sebagai sebuah isu dikotomis. Angka “15” pun bukan angka sakral. Angka ini instrumen yang bisa dimanfaatkan untuk mencapai sasaran.. Apakah Bali bisa mempertahankan pariwisata budaya dan Tri Hita Karana saat kota Denpasar dan Kuta dikepung daerah kumuh dan kemacetan?

Saat ini pun, aturan pembatasan tinggi bangunan 15 meter tidak dapat mencegah bertebarannya rumah-toko (ruko) dan model bangunan yang tidak berciri khas Bali sama sekali.

Beberapa alternatif jalan tengah sudah diajukan berbagai pihak. Misalnya pemberian izin bangunan tinggi untuk bangunan publik seperti kantor pemerintah, rumah sakit, dan sekolah. Ada juga yang mengusulkan pemberian izin khusus untuk daerah-daerah tertentu seperti daerah bisnis di Jalan Gatot Subroto.

Apa pun usulan yang akhirnya diterima dan dimasukkan dalam Perda RTRW, jika memang aturan 15 meter ini akan direvisi, maka ada dua hal yang perlu dipastikan: aturan main yang lebih spesifik dan transparansi.

Pertama-tama perlu dibuat satu tata aturan khusus untuk bangunan lebih dari 4 lantai, kalau di luar negeri disebut building code. Aturan ini memastikan setiap gedung tinggi yang dibangun harus memerhatikan aspek keselamatan, aspek keserasian dengan lingkungan sekitar, aspek estetika, dan aspek integrasi dengan budaya Bali. Perda No 5 Tahun 2005 tentang Persyaratan Arsitektur Bangunan Gedung, yang saat ini lebih banyak mengatur tentang corak penampilan arsitektur Bali, perlu disempurnakan dan diperinci.

Kita juga harus memastikan bahwa setiap proposal bangunan lebih dari 4 lantai harus melewati proses dengar pendapat publik dan. Proposal pun harus dinilai komisi khusus yang menangani bidang tata ruang. Proposal ini juga harus bisa diunduh dan dikomentari semua orang melalui Internet. Dengan proses ini, tidak sembarangan gedung tinggi bisa dibangun hanya dengan modal finansial kuat saja.

Di beberapa kota di luar negeri, detail dari rencana pembangunan gedung bisa diunduh dari website kota tersebut. Sebagai contoh adalah website Florida Building, di mana kita bisa mengunduh project plan dari gedung mana pun di Florida.

Liputan demi liputan di media mengenai revisi RTRW merupakan bukti bahwa masyarakat Bali sangat peduli tata ruang pulaunya. Rencana tata ruang memang akan berdampak kepada tidak hanya generasi sekarang, tapi juga generasi anak dan cucu kita. Mereka yang akan mewarisi pulau ini.

Dengan kebijakan dari para pemimpin dan wakil rakyat, serta transparansi dan aturan main yang jelas, mudah-mudahan tidak ada lagi kekhawatiran dari masyarakat akan hilangnya ciri khas Bali. Kesemrawutan serta kemacetan total pun bisa dihindarkan.

Ekowisata di Bali

Pariwisata adalah penggerak utama ekonomi Bali. Sayangnya, warga lokal seringkali hanya menjadi penonton dalam pariwisata. Pertanian pun harus mengalah pada tuntutan pembangunan pariwisata di Bali. Saluran irigasi ditutup untuk membangun jalan. Sawah dijual untuk membangun hotel.

Empat desa di Bali yang sebelumnya terpinggirkan oleh pariwisata kemudian membentuk jaringan bersama bernama Jaringan Ekowisata Desa (JED). Selain mendistribusikan pemasaran hasil pertanian masing-masing desa, jaringan ini juga menjadi alternatif bagi pariwisata masal (mass tourism) Bali. Lebih dari itu, JED juga menjadi upaya untuk memiliki kembali Bali yang terlalu banyak dieksploitasi atas nama pariwisata.

Empat Desa yang Tersingkir
JED berawal dari rasa iri terhadap gemerlap pariwisata yang lebih banyak ada di Bali selatan seperti Badung, Denpasar, dan Gianyar. Desa-desa di pinggiran Bali, termasuk Tenganan, Pelaga, Sibetan, dan Nusa Ceningan hanya mendapat rempah atau bahkan tidak kebagian kue besar keuntungan pariwisata tersebut. Bahkan, bisa dikatakan mereka tersingkir oleh pariwisata itu sendiri. Sejak tahun ‘30-an, Desa Tenganan, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, sudah menjadi salah satu tujuan wisata di Bali. Desa di Bali Timur ini memiliki kekayaan budaya berupa tradisi yang tidak ditemukan di daerah lain di Bali. Misalnya tata ruang desa dan kain tenun.
Karena desa adalah ruang publik, maka setiap orang dapat ke sana, termasuk turis-turis asing yang dibawa agen perjalanan wisata. Sayangnya meski banyak turis berkunjung, warga setempat tidak mendapat manfaat langsung terutama dari sisi ekonomi.

Ekowisata, Mengawinkan Pariwisata dan Pertanian
Penduduk Tenganan yang sebagian besar petani tahu bahwa tiap turis asing yang datang ke Tenganan
membayar sampai 100 dolar AS (sekitar Rp 1 juta) ke agen perjalanan wisata. Namun uang yang masuk ke desa tidak lebih dari Rp 35.000 per turis. Ini praktik yang sangat tidak adil.
Sampai akhirnya, penduduk setempat tidak tahan lagi ketika serombongan turis asing dan pemandunya
meninggalkan bekas makanan di pelataran pura desa dalam kondisi berantakan, usai melakukan treking.
Penduduk setempat mulai berpikir untuk mengubah kondisi dengan cara terlibat langsung dalam pariwisata. Selain untuk mendapat manfaat ekonomi lebih besar, penduduk setempat juga bisa menjaga lingkungan mereka sendiri.
Masalah yang berbeda terjadi di tiga desa lain. Petani kopi di Desa Pelaga, Kecamatan Petang, Kabupaten
Badung seringkali iri dengan keberhasilan pariwisata di Badung Selatan. Penduduk setempat merasa gemerlap pariwisata hanya dinikmati warga Kuta, Nusa Dua, Denpasar, dan sekitarnya. Pemerintah Kabupaten Badung sudah berusaha mengurangi kesenjangan ini dengan membuat proyek agrowisata di Badung Utara seperti Desa Pelaga dan sekitarnya. Namun proyek ini tidak banyak melibatkan warga setempat. Akhirnya, warga setempat hanya menjadi obyek dan agrowisata itu tidak berjalan baik. Namun, warga masih tetap ingin menikmati manfaat ekonomi dari pariwisata namun dengan tetap mengendalikan sepenuhnya sumber daya yang mereka miliki.
Petani salak di Desa Sibetan, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem tidak jauh berbeda dengan petani kopi Pelaga. Mereka juga ingin mendapat tempat di antara gemerlap pariwisata. Dibanding tiga desa tersebut, pengalaman Desa Nusa Ceningan mungkin paling mengenaskan. Pulau kecil di Bali Tenggara ini akan dijadikan kawasan wisata terpadu seperti Nusa Dua yang dikelola Bali Tourism Development Centre (BTDC). Proyek tahun 1999 ini memaksa warga setempat untuk menjual tanahnya. Masyarakat pun menolak karena tidak mau pindah dari tempat di mana sebagian besar dari mereka bertani rumput laut.

Menyatukan Persoalan, Berbagi Peran
Empat desa itu, Tenganan, Pelaga, Sibetan, dan Ceningan dipertemukan oleh Yayasan Wisnu, Lembaga
Swadaya Masyarakat (LSM) di bidang pemberdayaan masyarakat lokal. Tujuannya agar masyarakat mampu menggunakan sumber daya yang mereka miliki sendiri. Tahun 2000, Wisnu memberikan pelatihan kemampuan pemetaan (mapping) agar warga empat desa itu memiliki pengetahuan tentang sumber daya desanya.
Dari situ terlihat bahwa selain potensi wisata seperti daerah lain di Bali, masing-masing desa juga punya potensi yang bisa lebih didayagunakan. Tenganan punya padi. Ceningan punya rumput laut. Pelaga punya kopi. Sibetan punya salak. Semua sumber daya itu bisa dioptimalkan untuk menunjang pariwisata, penggerak utama roda ekonomi di Bali (sekitar 80 persen).
Setelah tahu potensi desa masing-masing, warga lalu belajar tentang ekowisata, karena bagaimanapun Bali tidak bisa dilepaskan dari pariwisata. Tapi kali ini warga tidak hanya belajar tentang bagaimana menyuplai hasil pertanian ke pusat-pusat pariwisata. Mereka juga belajar bagaimana mengelola sumber daya mereka sendiri tanpa harus tergantung pihak lain. Maka, tidak hanya belajar soal memproduksi komoditas unggulan seperti salak, kopi, padi, dan rumput laut. Mereka juga membuat sendiri jalur distribusi hasil pertanian tersebut.
Sebelumnya masing-masing desa sudah memiliki koperasi simpan pinjam. Setelah inisiatif JED, koperasi di masing-masing desa bergabung dan membentuk koperasi baru (koperasi sekunder) pada 4 Juni 2002. Koperasi yang dinamai Jaringan Ekowisata Desa (JED) ini punya dua program utama yaitu distribusi hasil pertanian dan ekowisata itu sendiri.

Distribusi Barang
Tujuan program ini adalah mendukung kerja sama antar empat desa tersebut melalui jaringan pemasaran produk pertanian. Tiga desa lain menjadi pangsa pasar produk utama desa tertentu. Misalnya Desa Tenganan menyuplai beras ke Pelaga, Sibetan, dan Nusa Ceningan. Tapi sebaliknya, Tenganan juga membeli kopi dari Pelaga, salak dari Sibetan, dan rumput laut dari Nusa Ceningan. Akibat manajemen yang kurang bagus, distribusi ini kurang berjalan baik bahkan meninggalkan hutang di koperasi. Namun saat ini, hutang tersebut sudah diputihkan karena toh, pengelolanya juga anggota JED sendiri. Distribusi pemasaran hasil pertanian di masingmasing desa saat ini sudah berhenti karena alasan tersebut.

Ekowisata
Awalnya program ini kurang berjalan karena program distribusi barang lebih diutamakan. Apalagi staf yang
terlibat juga sangat terbatas, hanya ada dua orang untuk mengurusi empat desa. Sejak tahun 2005 lalu, program ekowisata kembali berjalan dengan mengadakan promosi dan pelatihan untuk petani terkait ekowisata.
Berbeda dengan pariwisata masal yang menitikberatkan pada kuantitas pengunjung, ekowisata bersandar pada empat hal yaitu komunitas, pendidikan, budaya, dan lingkungan. Empat hal yang harus berjalan secara seimbang tersebut adalah :
(1) komunitas setempat harus terlibat sejak penyusunan hingga evaluasi wisata;
(2) wisata ini harus menjadi media belajar bagi turis maupun pengelolanya;
(3) budaya setempat harus diberi tempat agar tetap bertahan di tengah derasnya budaya lain; serta
(4) kegiatan wisata ini harus memperhatikan kelestarian lingkungan.
Satu contoh adalah keterlibatan petani di masingmasing desa. Mereka sendiri yang melakukan pemetaan,
perencanaan, pelaksanaan, sampai evaluasi. Kalau ada turis berkunjung ke satu desa, maka warga lokal yang menjadi pemandu, bukan karyawan agen perjalanan wisata. Demi menjaga lingkungan, desa juga membatasi jumlah pengunjung yang datang. Tiap lokasi tidak boleh menerima lebih dari 10 orang per hari. Tujuannya agar aktivitas pariwisata tidak sampai merusak lingkungan yang dikunjungi.
Agar aktivitas pariwisata tidak membuat petani melupakan pertanian, maka kegiatan turis ketika berkunjung ke desa adalah terlibat langsung dalam kegiatan pertanian. Misalnya turis itu melihat proses
produksi wine di Sibetan, memetik kopi di Pelaga, atau memanen rumput laut di Nusa Ceningan. Peminat ekowisata jauh lebih kecil dibanding jenis pariwisata masal lain. Tapi dua tahun terakhir grafik jumlah pengunjung terus meningkat. Jumlah pengunjung ini berbeda-beda di tiap desa. Misalnya di Sibetan, dalam kurun waktu enam bulan hanya ada 18 pengunjung. Tapi di Pelaga mencapai 112 orang dalam kurun waktu yang sama. Perbedaan jumlah pengunjung ini karena paket ekowisata JED memungkinkan turis untuk memilih, datang ke satu desa, dua desa, atau seluruh desa. Harganya berbeda-beda tergantung lokasi desa, antara Rp 495.000 sampai Rp 1.170.000. Harga itu untuk dua orang ke satu desa. Harga tersebut ditentukan warga desa di mana 75 persen masuk ke kas koperasi desa. Sisanya ke operasional JED, yang juga dimiliki warga desa melalui koperasi sekunder. Karena itu, warga bisa menjadi pelaku sekaligus penikmat pariwisata ini meski hasilnya tidak sebesar pariwisata masal. Hal yang paling penting, petani tidak tercabut dari akarnya untuk mendapatkan manisnya kue pariwisata.
Di sisi lain, petani malah bisa meningkatkan kapasitas mereka. Misalnya petani di Sibetan belajar tentang
pengolahan wine. Pemuda di masing-masing desa juga belajar lebih banyak tentang tata cara menjamu turis sampai mengenal potensi kuliner masing-masing desa. Setelah berjalan selama enam tahun, JED makin memperlihatkan posisinya sebagai sebuah alternatif bagi pembangunan pariwisata Bali. Hasil paling jelas, petani setempat kini tidak perlu lagi iri pada kawasan lain yang maju pariwisatanya. “Sampai saat ini saya selalu bersyukur, karena memutuskan kembali ke desa. Walaupun tidak banyak uang, tetapi dada dan kepala saya hampir tidak pernah sesak lagi. Saya makin bersyukur ketika memutuskan untuk selalu belajar mengenal desa saya sendiri. Saya tetap menjadi petani dan juga bisa menjadi pemandu wisata,” kata I Gede Wiratha, petani di Kiadan Pelaga yang pernah menjadi pemandu wisata sebelum kemudian kembali ke desa menjadi petani.
Inilah hasil lain yang diperoleh JED. Anak-anak muda kini tidak lagi tergiur glamornya pariwisata. Mereka
tetap bangga dengan apa yang mereka miliki. Petani tidak terpinggirkan karena adanya pariwisata berbasis komunitas, budaya, lingkungan, dan pendidikan ini.

Oleh : I Gede Astana Jaya

Pura Tanah Lot

Tanah Lot’ adalah sebuah objek wisata di Bali, Indonesia. Di sini ada dua pura yang terletak di atas batu besar. Satu terletak di atas bongkahan batu dan satunya terletak di atas tebing mirip dengan Pura Uluwatu. Pura Tanah Lot ini merupakan bagian dari pura Dang Kahyangan. Pura Tanah Lot merupakan pura laut tempat pemujaan dewa-dewa penjaga laut.

Legenda

Menurut legenda, pura ini dibangun oleh seorang brahmana yang mengembara dari Jawa. Ia adalah Danghyang Nirartha yang berhasil menguatkan kepercayaan penduduk Bali akan ajaran Hindu dan membangun Sad Kahyangan tersebut pada abad ke-16. Pada saat itu penguasa Tanah Lot, Bendesa Beraben, iri terhadap beliau karena para pengikutnya mulai meninggalkannya dan mengikuti Danghyang Nirartha. Bendesa Beraben menyuruh Danghyang Nirartha untuk meninggalkan Tanah Lot. Ia menyanggupi dan sebelum meninggalkan Tanah Lot beliau dengan kekuatannya memindahkan Bongkahan Batu ke tengah pantai (bukan ke tengah laut) dan membangun pura disana. Ia juga mengubah selendangnya menjadi ular penjaga pura. Ular ini masih ada sampai sekarang dan secara ilmiah ular ini termasuk jenis ular laut yang mempunyai ciri-ciri berekor pipih seperti ikan, warna hitam berbelang kuning dan mempunyai racun 3 kali lebih kuat dari ular cobra. Akhir dari legenda menyebutkan bahwa Bendesa Beraben ‘akhirnya’ menjadi pengikut Danghyang Nirartha.

Lokasi

Obyek wisata tanah lot terletak di Desa Beraban Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan, sekitar 13 km barat Tabanan. Disebelah utara Pura Tanah Lot terdapat sebuah pura yang terletak di atas tebing yang menjorok ke laut. Tebing ini menghubungkan pura dengan daratan dan berbentuk seperti jembatan (melengkung). Tanah Lot terkenal sebagai tempat yang indah untuk melihat matahari terbenam (sunset), turis-turis biasanya ramai pada sore hari untuk melihat keindahan sunset di sini.

 

Pura Luhur Uluwatu

Pura Luhur Uluwatu atau Pura Uluwatu merupakan pura yang berada di wilayah Desa Pecatu, Kecamatan Kuta, Badung.

Pura yang terletak di ujung barat daya pulau Bali di atas anjungan batu karang yang terjal dan tinggi serta menjorok ke laut ini merupakan Pura Sad Kayangan yang dipercaya oleh orang Hindu sebagai penyangga dari 9 mata angin. Pura ini pada mulanya digunakan menjadi tempat memuja seorang pendeta suci dari abad ke-11 bernama Empu Kuturan. Ia menurunkan ajaran Desa Adat dengan segala aturannya. Pura ini juga dipakai untuk memuja pendeta suci berikutnya, yaitu Dang Hyang Nirartha, yang datang ke Bali di akhir tahun 1550 dan mengakhiri perjalanan sucinya dengan apa yang dinamakan Moksah atau Ngeluhur di tempat ini. Kata inilah yang menjadi asal nama Pura Luhur Uluwatu.[1]

Pura Uluwatu terletak pada ketinggian 97 meter dari permukaan laut. Di depan pura terdapat hutan kecil yang disebut alas kekeran, berfungsi sebagai penyangga kesucian pura.

Pura Uluwatu mempunyai beberapa pura pesanakan, yaitu pura yang erat kaitannya dengan pura induk. Pura pesanakan itu yaitu Pura Bajurit, Pura Pererepan, Pura Kulat, Pura Dalem Selonding dan Pura Dalem Pangleburan. Masing-masing pura ini mempunyai kaitan erat dengan Pura Uluwatu, terutama pada hari-hari piodalan-nya. Piodalan di Pura Uluwatu, Pura Bajurit, Pura Pererepan dan Pura Kulat jatuh pada Selasa Kliwon Wuku Medangsia setiap 210 hari. Manifestasi Tuhan yang dipuja di Pura Uluwatu adalah Dewa Rudra.[2]

Pura Uluwatu juga menjadi terkenal karena tepat di bawahnya adalah pantai Pecatu yang sering kali digunakan sebagai tempat untuk olahraga selancar, bahkan even internasional seringkali diadakan di sini. Ombak pantai ini terkenal amat cocok untuk dijadikan tempat selancar selain keindahan alam Bali yang memang amat cantik.

Pura Besakih

Pura Besakih adalah sebuah komplek pura yang terletak di Desa Besakih, Kecamatan Rendang Kabupaten Karangasem, Bali, Indonesia. Komplek Pura Besakih terdiri dari 1 Pura Pusat (Pura Penataran Agung Besakih) dan 18 Pura Pendamping (1 Pura Basukian dan 17 Pura Lainnya). Di Pura Basukian, di areal inilah pertama kalinya tempat diterimanya wahyu Tuhan oleh Hyang Rsi Markendya, cikal bakal Agama Hindu Dharma sekarang di Bali, sebagai pusatnya. Pura Besakih merupakan pusat kegiatan dari seluruh Pura yang ada di Bali. Di antara semua pura-pura yang termasuk dalam kompleks Pura Besakih, Pura Penataran Agung adalah pura yang terbesar, terbanyak bangunan-bangunan pelinggihnya, terbanyak jenis upakaranya dan merupakan pusat dan semua pura yang ada di komplek Pura Besakih. Di Pura Penataran Agung terdapat 3 arca atau candi utama simbol stana dari sifat Tuhan Tri Murti, yaitu Dewa Brahma, Dewa Wisnu dan Dewa Siwa yang merupakan perlambang Dewa Pencipta, Dewa Pemelihara dan Dewa Pelebur/Reinkarnasi. Pura Besakih masuk dalam daftar pengusulan Situs Warisan Dunia UNESCO sejak tahun 1995.

Filosofi

Keberadaan fisik bangunan Pura Besakih, tidak sekedar menjadi tempat bersemayamnya Tuhan, menurut kepercayaan Agama Hindu Dharma, yang terbesar di pulau Bali, namun di dalamnya memiliki keterkaitan latar belakang dengan makna Gunung Agung. Sebuah gunung tertinggi di pulau Bali yang dipercaya sebagai pusat Pemerintahan Alam Arwah, Alam Para Dewata, yang menjadi utusan Tuhan untuk wilayah pulau Bali dan sekitar. Sehingga tepatlah kalau di lereng Barat Daya Gunung Agung dibuat bangunan untuk kesucian umat manusia, Pura Besakih yang bermakna filosofis.

Makna filosofis yang terkadung di Pura Besakih dalam perkembangannya mengandung unsur-unsur kebudayaan yang meliputi:

  1. Sistem pengetahuan,
  2. Peralatan hidup dan teknologi,
  3. Organisasi sosial kemasyarakatan,
  4. Mata pencaharian hidup,
  5. Sistem bahasa,
  6. Religi dan upacara, dan
  7. Kesenian.

Ketujuh unsur kebudayaan itu diwujudkan dalam wujud budaya ide, wujud budaya aktivitas, dan wujud budaya material. Hal ini sudah muncul baik pada masa pra-Hindu maupun masa Hindu yang sudah mengalami perkembangan melalui tahap mitis, tahap ontologi dan tahap fungsional.

Objek penelitian

Pura Besakih sebagai objek penelitian berkaitan dengan kehidupan sosial budaya masyarakat yang berada di Kabupaten Karangasem Provinsi Bali.

Berdasar sebuah penelitian, bangunan fisik Pura Besakih telah mengalami perkembangan dari kebudayaan pra-hindu dengan bukti peninggalan menhir, punden berundak-undak, arca, yang berkembang menjadi bangunan berupa meru, pelinggih, gedong, maupun padmasana sebagai hasil kebudayaan masa Hindu.

Latar belakang keberadaan bangunan fisik Pura Besakih di lereng Gunung Agung adalah sebagai tempat ibadah untuk menyembah Dewa yang dikonsepsikan gunung tersebut sebagai istana Dewa tertinggi.

Pada tahapan fungsional manusia Bali menemukan jati dirinya sebagai manusia homo religius dan mempunyai budaya yang bersifat sosial religius, bahwa kebudayaan yang menyangkut aktivitas kegiatan selalu dihubungkan dengan ajaran Agama Hindu.

Dalam budaya masyarakat Hindu Bali, ternyata makna Pura Besakih diidentifikasi sebagai bagian dari perkembangan budaya sosial masyarakat Bali dari mulai pra-Hindu yang banyak dipengaruhi oleh perubahan unsur-unsur budaya yang berkembang, sehingga memengaruhi perubahan wujud budaya ide, wujud budaya aktivitas, dan wujud budaya material. Perubahan tersebut berkaitan dengan ajaran Tattwa yang menyangkut tentang konsep ketuhanan, ajaran Tata-susila yang mengatur bagaimana umat Hindu dalam bertingka laku, dan ajaran Upacara merupakan pengaturan dalam melakukan aktivitas ritual persembahan dari umat kepada TuhanNya, sehingga ketiga ajaran tersebut merupakan satu kesatuan dalam ajaran Agama Hindu Dharma di Bali.

Terunyan

Terunyan adalah sebuah desa yang berada di Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Bali, Indonesia. Terunyan merupakan suatu tempat yang terdapat di Danau Batur, Kintamani. Di daerah ini terdapat adat pemakaman yang cukup unik. Warga yang telah meninggal jenazahnya dimakamkan di atas batu besar yang memiliki cekungan 7 buah.

Jenazah hanya dipagari bambu anyam secukupnya. Uniknya setelah berhari-hari walaupun tidak dibalsem, jenazah tersebut tidak menyebarkan bau busuk.

Adat Desa Terunyan mengatur tata cara menguburkan mayat bagi warganya. Di desa ini ada tiga kuburan (sema) yang diperuntukan bagi tiga jenis kematian yang berbeda. Apabila salah seorang warga Terunyan meninggal secara wajar, mayatnya akan ditutupi kain putih, diupacarai, kemudian diletakkan tanpa dikubur di bawah pohon besar bernama Taru Menyan, di sebuah lokasi bernama Sema Wayah. Namun, apabila penyebab kematiannya tidak wajar, seperti karena kecelakaan, bunuh diri, atau dibunuh orang, mayatnya akan diletakan di lokasi yang bernama Sema Bantas. Sedangkan untuk mengubur bayi dan anak kecil, atau warga yang sudah dewasa tetapi belum menikah, akan diletakan di Sema Muda.

Penjelasan mengapa mayat yang menggeletak begitu saja di sema itu tidak menimbulkan bau padahal secara alamiah, tetap terjadi penguraian atas mayat-mayat tersebut ini disebabkan pohon Taru Menyan tersebut, yang bisa mengeluarkan bau harum dan mampu menetralisir bau busuk mayat. Taru berarti pohon, sedang Menyan berarti harum. Pohon Taru Menyan ini, hanya tumbuh di daerah ini. Jadilah Tarumenyan yang kemudian lebih dikenal sebagai Terunyan yang diyakini sebagai asal usul nama desa tersebut.